Selasa, 16 April 2019

Safin Terus Dorong Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Online

Targethukumonline. Pati - Wakil Bupati Saiful Arifin (Safin), hari ini menghadiri rapat Evaluasi Pendapatan Asli  Daerah Triwulan I Tahun 2019 di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati.

Dalam sambutan arahannya Safin menegaskan bahwa pendapatan daerah ini merupakan modal dasar bagi pelaksanaan pemerintahan sekaligus sebagai suatu kriteria penilaian bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi, Selasa tgl (16/04/19).

"Karena itu, kami mengajak Saudara-Saudara sekalian untuk mencermati target dan realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama", ujarnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi pada OPD dan kecamatan yang telah memenuhi target. "Dan bagi yang belum mencapai target, saya harapkan untuk dapat mengevaluasi kinerjanya.

Karena kami senantiasa mengapresiasi setiap upaya untuk meningkatkan pelayanan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan retribusi daerah secara online", jelasnya.

Pihaknya juga mengaku akan terus mendorong agar semua proses pengelolaan pendapatan daerah dapat terlaksana secara transparan, efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

"Kita tentu masih ingat bahwasanya di Jawa Tengah, Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang menjadi percontohan dalam hal transaksi nontunai", lanjut Safin.

Wabup juga meyakini bahwa banyak manfaat yang diperoleh lewat penerapan transaksi non tunai, salah satunya dapat meningkatkan transparansi transaksi yang bertujuan mencegah kejahatan dan kebocoran anggaran.

"Saya berharap masyarakat Kabupaten Pati juga tak alergi dengan penggunaan teknologi informasi dalam pembayaran retribusi daerah. Apalagi jika nantinya kita udah memberlakukan transaksi online di semua lini", harapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pemkab juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi dan menyiapkan masyarakat agar siap dengan pemanfaatan teknologi tersebut.

"Jangan hanya meluncurkan program online tapi sosialisasinya diabaikan", imbuhnya.

Tak dapat dipungkiri, menurut Safin, tantangan terbesar Pemkab adalah merubah budaya masyarakat.

"Memang tak mudah mengalihkan kebiasaan mayarakat yang terbiasa melakukan pembayaran secara konvensional menjadi online, tapi kita harus tetap memulainya", tegas Wabup.

Ia juga yakin, target pendapatan daerah tahun 2019 Rp. 2.730.979.188.000,- yang telah terealisasi Rp. 607.823.563.979,-  atau mencapai 22,26% pada triwulan I ini bisa lebih ditingkatkan dengan melakukan sejumlah inovasi dan perbaikan dalam pelayanan.

"Demikian halnya dengan dengan capaian Pendapatan Asli Daerah yang pada triwulan I ini berada di angka 23,70%, tentunya akan dapat ditingkatkan dengan melakukan sejumlah terobosan", lanjutnya.

Berkenaan dengan hal itu, Wabup meminta kepada unit kerja yang terkait dengan berbagai jenis penerimaan baik berasal dari pajak daerah maupun retribusi daerah untuk berupaya dan berinovasi agar penerimaanya dapat terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan.

"Bagi yang targetnya belum mencapai 25 % hingga triwulan I ini, hal itu harus menjadi perhatian pimpinan dan tenaga teknis pengelola pendapatan daerah.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan harus dianalisis sebaik baik mungkin, sehingga kinerja kita bisa lebih baik pada triwulan berikutnya", pinta Safin.

Ke depan pihaknya berharap agar dalam menentukan target pendapatan daerah, senantiasa didasari data potensi  yang  akurat, terukur dan diperkirakan dapat direalisasikan.

"Untuk itu, saya berharap semua kepala OPD Kabupaten Pati dapat memberikan dukungan penuh dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

Dan yang lebih penting lagi, mari kita tingkatkan partisipasi dan kesadaran seluruh komponen, pengusaha, wajib pajak maupun wajib retribusi.

Ayo kita semangati lagi tentang  pentingnya pajak dan retribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat", pungkasnya. (ROI/humas)

Jumat, 05 April 2019

Panglima TNI Cek Kesiapan dan Netralitas Prajurit TNI di Jawa Tengah Menjelang Pesta Demokrasi

TH.Indonesia. Pati - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Kapolri Jenderal Pol M.Tito Karnavian menghadiri Apel Gabungan TNI - Polri dan memeriksa langsung kesiapan personel maupun materiil Yang digelar untuk Pengamanan Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019, Bertempat di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah, Jumat (05/04/2019).

Panglima TNI dan Kapolri tersebut tiba di lokasi pukul 09.20 WIB dan disambut langsung oleh Pangdam IV Diponegoro Mayjen (TNI) Mochamad Effendi dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono serta seluruh pimpinan TNI - Polri di wilayah Jawa Tengah.

Dalam Apel Gabungan tersebut, Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengecekan pasukan dan berdialog langsung dengan Pasukan yang telah siaga di lapangan apel.

"Pahami, Pedomani dan tegaskan Netralitas TNI, laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mengamankan dan mensukseskan Pesta Demokrasi 2019," Tegas Panglima TNI dihadapan 3.300 Personel TNI-Polri yang merupakan perwakilan dari berbagai satuan di wilayah Jateng dan DIY.

Adapun dari Kodam IV/Diponegoro telah menyiapkan 14.150 orang personel TNI untuk melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri dalam mengamankan dan mensukseskan Pemilu 2019.
 
Seluruh Pasukan yang di perbantukan ke Polda seluruhnya berada di bawah kendali dari Polda, Pasukan yang tidak di BKO kan Standby On Call dan di bawah kendali Pangdam IV/Diponegoro.
 
Sebelum digelarnya Apel Gabungan ini telah dilaksanakan pula berbagai kegiatan pembekalan dan pelatihan, diantaranya Latihan parsial di tiap-tiap satuan, Latihan simulasi Pam Pemilu gabungan TNI-Polri, Latihan Tri Patra, dan Latihan TFG Pam Pemilu 2019.
 
Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan kesiapsiagaan dan kepercayaan diri para unsur pengamanan dalam mengamankan serta mensukseskan Pesta Demokrasi yang akan datang.

Disamping itu dalam apel gelar pasukan kali ini, selain mengecek kesiapan pasukan, Panglima TNI juga ingin memastikan bahwa para prajuritnya benar-benar memahami aturan perlibatan pasukan TNI dalam pengamanan Pemilu, termasuk pemahaman atas Netralitas TNI.

Dengan memahami aturan pelibatan pasukan TNI diharapkan tidak akan terjadi kesalahan prosedur dan dilapangan tidak terjadi kesalahpahaman.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI juga melakukan pengecekan kepada para Babinsa untuk memastikan kalau dukungan operasional Babinsa sudah diterima oleh para Babinsa sebagai ujung tombak TNI. Sebagaimana ketetapan Pemerintah, dukungan operasional Babinsa sudah ditingkatkan agar kedepanya para Babinsa dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal, pungkasnya.

Selesai melaksanakan Apel Gabungan TNI-Polri, Panglima TNI dan Kapolri melaksanakan analisa dan evaluasi Pengamanan tahapan Pilpres/Pilleg wilayah Solo Tahun 2019.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri, Asops Panglima TNI, Kadiv Humas Polri, Waaster Panglima TNI serta segenap pejabat jajaran TNI dan Polri Jateng dan DIY. ($.zaenuri)

Related Post